Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
.png)
Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan hal penting untuk membiayai operasional pemerintahan. Tanpa pajak, sulit bagi pemerintah untuk mendanai pembangunan infrastruktur, layanan publik, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Jembrana Nomor 11 Tahun 2023 ini hadir untuk mengatur pajak dan retribusi secara lebih efektif, adil, dan akuntabel. Dalam peraturan ini, ada beberapa jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah.
Jenis-Jenis Pajak Daerah
Ada beberapa jenis pajak yang diatur dalam Perda ini, yaitu:
- PBB-P2: Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- BPHTB: Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
- PBJT: Pajak atas konsumsi barang dan jasa tertentu, seperti: Makanan dan/atau Minuman, Tenaga Listrik, Jasa Perhotelan, Jasa Parkir, Jasa Kesenian dan Hiburan
- Pajak Reklame: Pajak atas pemasangan iklan atau promosi.
- PAT: Pajak Air Tanah.
- Pajak MBLB: Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- Pajak Sarang Burung Walet: Pajak khusus untuk sarang burung walet.
- Opsen PKB: Pajak Kendaraan Bermotor.
- Opsen BBNKB: Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
Beberapa pajak, seperti PBB-P2, pajak reklame, PAT, opsen PKB, dan opsen BBNKB dipungut berdasarkan penetapan Bupati.
BACA JUGA: PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 4 TAHUN 2022: PERUBAHAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
Cara Pembayaran Pajak Retribusi Aset Daerah
Salah satu bentuk retribusi yang diatur dalam Perda ini adalah retribusi aset daerah, misalnya kantin sekolah. Untuk membayar retribusi ini, masyarakat bisa menggunakan layanan mobile banking BPD Bali. Berikut adalah langkah-langkah pembayarannya:
- Masuk ke aplikasi mobile banking BPD Bali masing-masing.
- Pilih menu "Pembayaran".
- Pilih opsi "Pembayaran Retribusi".
- Masukkan Nomor IDE dan pilih produk RET_DIKPORA_JEMBRANA.
- Input Nomor ID atau tagihan.
- Masukkan PIN untuk menyelesaikan transaksi.
- Transaksi selesai!
Dengan sistem ini, pembayaran pajak dan retribusi menjadi lebih mudah dan efisien, mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
Peraturan ini sangat penting karena membantu mendukung pemerataan pembangunan di Jembrana, meningkatkan pendapatan daerah, dan memastikan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai dengan lebih baik.
Untuk lebih lengkap dapat membaca Perda Kabupaten Jembrana No. 11 Tahun 2023 berikut
Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Posting Komentar untuk "Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah"
Mohon berkomentar dengan menggunakan akun google. Komentar yang Anonim akan kami hapus, karena kami anggap Spam. Terima kasih telah berkunjung, jangan lupa ikuti Info Dunia Edukasi untuk mendapat update terbaru.